BERITANEWSID.COM, TANGERANG SELATAN – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Lampung Selatan bersama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan melakukan kunjungan komparatif dan studi tiru ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Rabu (2/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi antarinstansi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola data dan pelayanan publik, khususnya melalui integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP).
Dalam kegiatan tersebut, jajaran Kantah Lampung Selatan dan BPPRD mempelajari secara langsung penerapan integrasi NIB dan NOP yang telah dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.
Pembelajaran mencakup mekanisme pengelolaan dan pemadanan data, pemanfaatan informasi, hingga pola koordinasi antarinstansi dalam mendukung pelayanan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, akurat, dan terintegrasi.
Melalui kunjungan komparatif ini, rombongan juga berkesempatan bertukar pengalaman, menggali berbagai inovasi, serta mempelajari praktik-praktik terbaik yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan integrasi data pertanahan dan perpajakan daerah di Kabupaten Lampung Selatan.
Integrasi NIB dan NOP dinilai memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola satu data yang lebih berkualitas. Pemadanan kedua data tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketepatan informasi objek dan subjek pajak, mendukung optimalisasi penerimaan daerah, sekaligus memberikan kemudahan dan kepastian kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan pemerintah.
Kolaborasi antara Kantor Pertanahan dan BPPRD juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem pelayanan yang tidak hanya berbasis data, tetapi mampu menghadirkan informasi yang terintegrasi lintas sektor.
Dengan adanya studi tiru tersebut, hasil pembelajaran dari Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan diharapkan dapat diadaptasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan serta karakteristik Kabupaten Lampung Selatan.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan data yang semakin akurat, terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
(Red)
