BERITANEWSID.COM, SLEMAN – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X, menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis dalam membaca peta dan menguasai teknologi, tetapi juga mampu memahami manusia, sejarah, serta kebudayaan yang melekat pada setiap bidang tanah.
Pesan tersebut disampaikan Sri Sultan dalam momentum Wisuda Politeknik Agraria Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Tahun 2026 yang berlangsung di Sleman, Sabtu (5/9/2026). Sambutan Sri Sultan dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, di hadapan para wisudawan dan wisudawati.
Wisuda tersebut menjadi momentum penting bagi para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan di bidang agraria dan pertanahan sebelum memasuki dunia kerja serta mengabdikan kompetensinya di tengah masyarakat.
“Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang mampu membaca peta sekaligus memahami manusia di dalam peta. Saudara perlu cakap menguasai teknologi, tetapi tetap bijak dalam menimbang rasa keadilan. Saudara perlu teguh menjalankan regulasi tetapi tetap arif membaca sejarah dan kebudayaan masyarakat,” pesan Sri Sultan.
Menurut Sri Sultan, tanah di Indonesia tidak dapat dipandang semata-mata sebagai hamparan fisik. Tanah merupakan bagian dari jati diri, jejak perjuangan, sekaligus fondasi kehidupan dan pemerintahan.
Di atas tanah, masyarakat membangun tempat tinggal, memproduksi pangan, membentuk komunitas, serta menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Karena itu, tanah juga kerap dimaknai sebagai Ibu Pertiwi yang mengandung kehidupan, memberikan penghidupan, dan menopang keberlanjutan peradaban.
Sri Sultan menilai pengelolaan pertanahan tidak dapat dipisahkan dari nilai serta kebudayaan masyarakat yang hidup di dalamnya.
Dalam filosofi Jawa, misalnya, terdapat prinsip Hamemayu Hayuning Bawana, yakni upaya manusia menjaga keselamatan, ketenteraman, dan keindahan dunia. Prinsip tersebut mengajarkan bahwa setiap intervensi manusia dalam mengelola tanah semestinya membawa kehidupan menuju kondisi yang lebih adil dan manusiawi.
Pandangan serupa juga ditemukan di berbagai daerah di Indonesia.
Di Minangkabau, dikenal konsep Harta Pusaka Tinggi yang berkaitan dengan tanah ulayat kaum dan tanggung jawab lintas generasi. Sementara di Bali, sistem subak memperlihatkan keterkaitan erat antara tanah, air, pertanian, dan spiritualitas melalui filosofi Tri Hita Karana, yang menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam.
Di wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku, sistem hak ulayat juga menunjukkan bahwa tanah kerap dipahami sebagai ruang hidup bersama yang melekat dengan tanggung jawab sosial suatu marga atau kelompok adat.
“Keragaman ini adalah kekayaan tata kelola pemerintahan Indonesia. Regulasi perlu membacanya dengan jernih, kebijakan perlu menghormatinya dengan arif, teknologi perlu mengakomodasinya dengan presisi dan kepekaan,” tutur Sri Sultan.
Ia menambahkan, berbagai perspektif tersebut menunjukkan bahwa ilmu pertanahan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut manusia dan kehidupan yang berada di balik sebuah bidang tanah.
Penguatan keamanan tenurial, menurutnya, memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. Karena itu, kepastian hak atas tanah membutuhkan kelembagaan dan tata kelola yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Di sinilah ilmu pertanahan memperoleh kedudukan strategis. Ilmu pertanahan bekerja di antara ukuran dan makna, antara peta dan manusia, antara sertipikat dan juga martabat,” ungkapnya.
Bekal Lulusan Memasuki Dunia Kerja
Momentum wisuda tidak hanya menjadi penanda berakhirnya proses pendidikan formal para mahasiswa Politeknik Agraria STPN, tetapi juga menjadi awal bagi mereka untuk menerapkan pengetahuan dan kompetensi pertanahan dalam kehidupan profesional.
Kepada para wisudawan dan wisudawati, Sri Sultan mengingatkan bahwa dalam menjalankan profesinya kelak, mereka akan berhadapan dengan berbagai dokumen dan berkas pertanahan yang mungkin terlihat sebagai pekerjaan rutin.
Namun, di balik setiap berkas tersebut terdapat kehidupan manusia yang menaruh harapan terhadap pelayanan pertanahan.
Karena itu, ilmu dan kompetensi yang diperoleh selama menempuh pendidikan harus diwujudkan dalam pelayanan yang mampu memberikan kepastian, sekaligus tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan kondisi sosial masyarakat.
Sri Sultan juga berpesan agar para lulusan membawa ilmu yang dimiliki ke tengah masyarakat dengan sikap rendah hati.
“Setiap pengukuran diharapkan menjadi jalan menuju kepastian, setiap pemetaan menjadi jalan menuju keteraturan, dan setiap pelayanan pertanahan menjadi jalan menuju ketenteraman sosial,” pesannya.
Ia berharap para lulusan Politeknik Agraria STPN mampu menjadi generasi insan pertanahan yang profesional sekaligus memiliki kepekaan sosial dalam menjalankan tugasnya.
“Dengan visi seperti itulah kita menaruh harapan besar kepada para wisudawan-wisudawati yang akan mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja,” pungkas Sri Sultan Hamengkubuwono X. (LS/JR/FA)
(Red)
